MATERI PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Sejarah PBB

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tujuan utama PBB adalah untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama internasional, serta untuk memecahkan masalah yang terjadi di seluruh dunia.

Pada tahun 1942, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt bertemu di Washington DC untuk membahas persiapan untuk Perang Dunia II. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati untuk membentuk sebuah badan internasional yang bertujuan untuk mendorong perdamaian dan kerja sama internasional setelah berakhirnya perang. Pada tahun 1944, delegasi dari 44 negara berkumpul di San Francisco untuk menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Piagam PBB mencakup tujuan-tujuan organisasi, struktur dan keanggotaan, serta hak dan kewajiban negara-negara anggota. Piagam PBB menetapkan bahwa organisasi ini terdiri dari enam badan utama: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Pengadilan Internasional, Sekretariat, dan Trustee Council.

Sejak didirikan pada tahun 1945, PBB telah melakukan banyak pekerjaan untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama internasional. Salah satu contohnya adalah Program Pangan Dunia, yang bertujuan untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. PBB juga membantu dalam penyelesaian konflik internasional, seperti dalam perang di Korea, Timur Tengah, Bosnia, dan Rwanda.

Selain itu, PBB juga memiliki tugas dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota, di mana lima anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan China, serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun oleh Majelis Umum.

Seiring dengan perkembangan zaman, PBB juga melakukan adaptasi terhadap perubahan dunia. Salah satu contohnya adalah dengan pembentukan Program Pembangunan PBB pada tahun 1965, yang kemudian menjadi United Nations Development Programme (UNDP), dan juga dengan membentuk Badan Perlindungan Lingkungan PBB (UNEP) pada tahun 1972.

Sejak didirikan, PBB telah berkembang menjadi organisasi internasional terbesar di dunia, dengan 193 negara anggota pada tahun 2021. Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap PBB, organisasi ini masih menjadi simbol penting dari kerja sama internasional dan perdamaian dunia.

Kantor PBB

Kantor PBB terletak di New York City, Amerika Serikat. Kantor pusat PBB ini dikenal sebagai Markas Besar PBB atau United Nations Headquarters (UNHQ). Alamat lengkapnya adalah:

405 E 42nd St, New York, NY 10017, Amerika Serikat

Selain kantor pusat di New York, PBB juga memiliki kantor regional di Jenewa (Swiss), Nairobi (Kenya), dan Wina (Austria). Selain itu, PBB juga memiliki beberapa lembaga dan badan yang memiliki kantor di berbagai negara di seluruh dunia.

Berikut adalah beberapa badan dan lembaga utama yang ada di dalam sistem PBB:

1.      Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA)

2.      Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council/UNSC)

3.      Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretariat/UN Secretariat)

4.      Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)

5.      Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children's Fund/UNICEF)

6. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP)

7. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO)

8.  Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO)

9.      Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)

10.  Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO)

Selain badan dan lembaga di atas, terdapat pula badan dan lembaga lainnya yang termasuk dalam sistem PBB, seperti Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Population Fund/UNFPA), Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR), dan lain-lain.

Berikut adalah daftar Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari masa ke masa:

1.      Trygve Lie (Norwegia) 1946-1952

2.      Dag Hammarskjöld (Swedia) 1953-1961

3.      U Thant (Myanmar) 1961-1971

4.      Kurt Waldheim (Austria) 1972-1981

5.      Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982-1991

6.      Boutros Boutros-Ghali (Mesir) 1992-1996

7.      Kofi Annan (Ghana) 1997-2006

8.      Ban Ki-moon (Korea Selatan) 2007-2016

9.      António Guterres (Portugal) 2017-sekarang

Sekretaris Jenderal PBB dipilih oleh Majelis Umum PBB berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, dan masa jabatannya adalah lima tahun yang dapat diperpanjang. Selama masa jabatannya, Sekjen PBB bertanggung jawab untuk memimpin operasional PBB dan mengkoordinasikan kegiatan di seluruh dunia.

Kirpah Indonesia di PBB

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah aktif terlibat dalam berbagai isu global dan memainkan peran penting di dalam organisasi ini. Berikut adalah beberapa kiprah Indonesia di PBB:

1.      Perdamaian dan Keamanan: Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 4 kali (1954-1955, 1973-1974, 1995-1996, dan 2019-2020), Indonesia telah turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Indonesia juga telah mengirimkan personel militer dan polisi sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai negara, seperti Lebanon, Kongo, Haiti, Sudan, dan Mali.

2.      Kemanusiaan: Indonesia juga telah berperan aktif dalam bidang kemanusiaan, terutama dalam hal bantuan kemanusiaan dan pengungsi. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang memunculkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antarnegara, termasuk prinsip non-intervensi dan saling menghormati kedaulatan. Selain itu, Indonesia juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara yang terkena bencana alam dan konflik, serta menjadi tuan rumah pertemuan internasional tentang isu kemanusiaan, seperti Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Pengungsi tahun 2016.

3.      Pembangunan: Indonesia juga turut terlibat dalam upaya pembangunan global yang dilakukan oleh PBB, termasuk dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang pembangunan berkelanjutan, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB di bidang pembangunan, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, energi, dan lingkungan hidup.

4.      HAM: Indonesia juga telah aktif dalam bidang HAM di PBB, terutama dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak 4 kali, dan telah terlibat dalam berbagai forum dan mekanisme HAM PBB, termasuk Universal Periodic Review (UPR) dan mekanisme pemantauan hak anak.

Dalam keseluruhan kiprah Indonesia di PBB, terlihat bahwa Indonesia berusaha memainkan peran aktif sebagai pelaku konstruktif dan memiliki komitmen untuk memajukan isu-isu global di bawah bendera PBB.

Baca Daftar Negara Anggota PBB